Jakarta, economicnoise.com – Program tiga juta rumah per tahun yang segera diluncurkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto memicu optimisme di tengah masyarakat. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, proyek strategis ini diharapkan dapat menggerakkan sektor riil dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak.
Berdasarkan roadmap yang disusun oleh Satgas Perumahan, setiap tahunnya akan dibangun tiga juta rumah. Dari jumlah tersebut, satu juta unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, sedangkan dua juta unit lainnya untuk masyarakat di pedesaan.
“Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan, di mana sektor perumahan menjadi salah satu instrumen utamanya. Proyek ini akan memberikan efek berantai, seperti meningkatkan sektor riil, membuka lapangan kerja, dan mempercepat perputaran ekonomi di daerah,” ungkap Bonny Z. Minang, anggota Satgas Perumahan yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo dalam siaran pers, Minggu (20/10/2024).
Dari segi pendanaan, menurut kajian internal BTN, harga rumah subsidi di perkotaan diperkirakan rata-rata Rp200 juta per unit, sementara di pedesaan berkisar antara Rp75-100 juta. Jika seluruh program terserap maksimal, nilai transaksi dapat mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun, meskipun harga jual hunian bisa bervariasi di tiap daerah.
Sebagian besar dana ini akan mengalir ke pengembang kelas menengah kecil, yang ditugaskan untuk membangun rumah layak bagi MBR di pedesaan. Pembangunan rumah subsidi ini secara khusus akan diserahkan kepada pengembang lokal, bukan pengembang besar, guna memperluas pemerataan ekonomi dan meningkatkan aliran modal di daerah.
Dampak Ganda
Pembangunan rumah di perkotaan dan pedesaan akan memiliki dampak ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian di sekitarnya. Berdasarkan perhitungan BTN, proyek perumahan mampu memberikan efek domino ke 183 sub-sektor usaha lainnya, mulai dari produsen bahan bangunan seperti semen dan baja, hingga toko bangunan, pemasok tukang, dan pelaku UMKM.
Jika Menteri Perumahan yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo mampu bergerak cepat, target pertumbuhan ekonomi 8% bisa mendapatkan dorongan besar dari sektor properti dan seluruh ekosistem pendukungnya.
Namun, Bonny menekankan bahwa kesuksesan proyek ini sangat bergantung pada dukungan dari sektor perbankan dan pelaku usaha. Pasalnya, dana APBN terbatas, sementara proyek ini membutuhkan modal kerja yang besar untuk pengadaan rumah (supply) dan pembiayaan rumah bersubsidi bagi konsumen (demand).
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menegaskan kesiapan BTN untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun. BTN memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, dengan pengalaman mendukung Program Sejuta Rumah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN juga sudah menguasai lebih dari 80% pangsa pasar KPR subsidi untuk sekitar 300.000-400.000 unit per tahun.
Dari sisi pendanaan, BTN siap mencari sumber dana, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk melalui sekuritisasi aset KPR, guna memastikan ketersediaan dana jangka panjang yang murah.
“BTN mendukung supply dengan memberikan kredit konstruksi kepada pengembang, baik untuk pembangunan rumah tapak (landed house) maupun rumah vertikal (high-rise). Ini bukan hal baru bagi BTN karena skema tersebut sudah berjalan selama ini,” ujar Nixon.
Skema Subsidi KPR
Skema subsidi KPR yang diajukan BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis: Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Subsidi Premi Asuransi. Semua skema ini bersumber dari dana APBN, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
- Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan penghasilan hingga Rp3,1 juta per bulan, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama di desa.
- Subsidi Selisih Bunga diberikan kepada MBR dengan penghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta per bulan, dan dapat digunakan untuk KPR, Kredit Bangun Rumah, atau Kredit Renovasi Rumah.
- Subsidi Premi Asuransi menyasar masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. Skema ini memberikan subsidi berupa premi asuransi untuk KPR yang diajukan oleh MBT.
“Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,” tutup Nixon.
